Regulasi Bisnis Di Indonesia – You are here: Beranda 1 / Berita 2 / Berita 2017 3 / Wajah manajemen bisnis di Indonesia
Bank Dunia telah menerbitkan Indeks Doing Business 2017 (Doing Business Index 2017). Laporan setebal 348 halaman tersebut merupakan laporan tahunan yang mengkaji regulasi bisnis di 190 negara di seluruh dunia, baik regulasi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan bisnis maupun regulasi yang justru menghambat lahirnya bisnis baru. Laporan tahun 2017 ini merupakan laporan ke-14 sejak sistem pengukuran pertama kali diperkenalkan.
Regulasi Bisnis Di Indonesia
Indeks kinerja usaha tahun 2017 mengukur 11 indikator yaitu proses pembukaan usaha baru, perolehan izin, upaya perolehan listrik, upaya pendaftaran properti usaha, upaya perolehan kredit, perlindungan kelompok minoritas – investasi, pembayaran pajak usaha, antar negara bagian. perdagangan, masalah hubungan perburuhan, masalah manajemen di tempat kerja, dan peraturan ketenagakerjaan. Sepuluh tanda pertama menjadi dasar klasifikasi pada iterasi akhir data.
Mengenal Sejumlah Regulasi Yang Mengatur Csr Di Indonesia
Secara keseluruhan, hasil pengukuran DBI tahun 2017 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, terdapat juga temuan bahwa perempuan cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar ketika memulai usaha dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data dari 155 negara, ditemukan bahwa perempuan memiliki sistem pendukung yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
Temuan ini semakin menegaskan bahwa studi tentang wirausaha perempuan memainkan peran yang semakin penting dalam studi kewirausahaan. Selain itu, fokus DBI 2017 yang menyoroti kesenjangan peluang bagi perempuan wirausaha dalam skala global menunjukkan bahwa hal ini hampir merupakan permasalahan universal yang dirasakan oleh semua perempuan wirausaha di berbagai negara.
Prevalensi perempuan di dunia mencapai 49,6%, dan hanya 40,8% yang mengikuti kelompok kerja formal. Dari total jumlah usaha baru, hanya 31% yang memiliki setidaknya satu perempuan sebagai pemilik (Bank Dunia, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dunia wirausaha masih sangat rendah dibandingkan laki-laki.
Meski begitu, perempuan tetap memegang peranan yang sangat penting. Faktanya, menurut penelitian, jika prevalensi perempuan tidak dimasukkan dalam perhitungan, pendapatan per kapita global akan turun hingga 40%! (Cuberes & Teignier, 2014).
Indonesia Resmi Adopsi Unece
DBI 2017 sebenarnya memberikan tinjauan yang sangat komprehensif mengenai peran perempuan pengusaha karena memahami bahwa peraturan bagi perempuan pengusaha di berbagai negara berbeda dengan peraturan bagi pengusaha laki-laki. Misalnya saja terkait pendaftaran perusahaan. DBI 2017 menemukan adanya perbedaan persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi apabila suatu korporasi dimiliki oleh perempuan. Di beberapa negara, seorang pengusaha perempuan diwajibkan untuk melampirkan surat persetujuan dari suaminya.
Contoh lain dari perbedaan perlakuan terhadap perempuan pengusaha adalah akses terhadap kredit. Pemberi kredit fokus pada kepemilikan aset, baik oleh perempuan atau suaminya, serta beberapa fakta yang menunjukkan bahwa proporsi persetujuan kredit lebih tinggi diberikan kepada pengusaha laki-laki dibandingkan pengusaha perempuan. Bahkan pada beberapa kasus kompromi juga ditemukan bahwa testimoni dari pengusaha perempuan kurang diberi nilai dibandingkan dengan pengusaha laki-laki.
Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar negara yang berkeinginan untuk memperbaiki peraturan demi kemudahan berusaha. Selain Indonesia, negara lain yang menerima apresiasi ini adalah Brunei Darussalam, Kazakhstan, Kenya, Belarus, Serbia, Georgia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Diketahui, sepuluh negara tersebut telah menerapkan 48 sistem regulasi untuk memudahkan mendirikan usaha sejak Juni 2016.
Namun Indonesia masih harus bekerja keras untuk meningkatkan sektor ini, karena dari sisi kemudahan berusaha, Indonesia masih berada di peringkat 91 dari 190 dengan total nilai DTF sebesar 61,52. Peringkat ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Singapura (2), Malaysia (23), Brunei Darussalam (72), Vietnam (82), dan lebih baik dari Kamboja (131), Myanmar (170), dan Timor. Selesai (175). Secara keseluruhan, peringkat lima besar didominasi oleh Selandia Baru, Singapura, Denmark, Hong Kong, dan Korea Selatan.
Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah
Salah satu tren positif yang ditunjukkan Indonesia adalah nilai Bank Dunia terhadap dua kota, Jakarta dan Surabaya, yang telah mendaftarkan bangunan komersial digital. Teknik inovatif ini dinilai Bank Dunia sebagai manajemen yang efektif untuk mendorong munculnya bisnis baru. Transparansi kepemilikan usaha menjadi elemen penting yang memperkuat kepercayaan pengusaha dan investor baru.
Selain itu, Bank Dunia juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia terkait sistem registrasi agunan, sistem pengaduan nasional satu pintu, upaya memperoleh tambahan listrik bagi dunia usaha, serta pembayaran pajak dan biaya kesehatan yang dapat dilakukan secara online. Kombinasi peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mempermudah pendirian usaha di Indonesia.
Secara kolektif, Indonesia memenuhi enam dari 11 indikator DBI 2017, menempatkannya pada 10 negara terburuk dalam hal perkembangan tata kelola bisnis di dunia. Indonesia juga mendapat perhatian karena berhasil memperbaiki sistem ketenagalistrikan nasional, dari 67% pada tahun 1990 dan kini telah mencapai 96% pada tahun 2012. Indonesia dinilai mampu mengatasi tantangan besar karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dan konsumsi listrik yang besar.
Ulasan di atas setidaknya memberikan dua refleksi. Pertama, integrasi teknologi informasi sebagai bagian dari inovasi manajemen bisnis merupakan langkah strategis. Jika dicermati, pesatnya peningkatan indeks Indonesia cenderung didorong oleh digitalisasi sistem. Transparansi ini nampaknya tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Indonesia, namun juga memberikan kesan baik di kalangan investor dan peneliti internasional. Kepercayaan diri dan sikap positif tersebut menjadi preseden baik yang memperkuat kinerja Indonesia di kancah dunia.
Regulasi Penempatan Data Center Di Indonesia
Kedua, digitalisasi sistem ini harus diterapkan di kota-kota lain di Indonesia. Semangat keterbukaan informasi dan kemudahan birokrasi akan menjadi dukungan efektif bagi para pengusaha di sektor tersebut, termasuk pengusaha perempuan, untuk mau berpartisipasi. Keterbukaan sistem dan kemudahan birokrasi akan meningkatkan frekuensi wirausaha di Indonesia dan niat baik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat memberikan rasa aman dan nyaman.
Pemahaman yang baik terhadap semua akan mendukung kelancaran penerapan aturan. Lanjutkan membaca ulasan berikut ini untuk lebih memahami apa itu aturan dan cara kerjanya.
Hingga saat ini, aturan diidentikkan dengan aturan. Tentu saja kalau mengacu pada KBBI, aturannya adalah pengaturannya. Keduanya mempunyai arti yang berbeda. Aturan adalah ketentuan yang disepakati yang mempunyai konsekuensi jika dilanggar, dan manajemen lebih pada proses, yaitu membuat segala sesuatunya menjadi tertib.
Manajemen, yang secara umum dapat didefinisikan sebagai pengendalian yang stabil dan langsung, merupakan kriteria ketertiban. Instansi pemerintah membuat aturan untuk mendorong masyarakat berperilaku sesuai standar, dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Pada mulanya ruang lingkup pengelolaan hanya berkisar pada sektor ekonomi saja, namun seiring berjalannya waktu juga meluas hingga pengelolaan sosial.
Peran Regulasi Keuangan Berkelanjutan Terhadap Tingkat Kesiapan Wajib Pajak Dalam Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia
Stephen Bound membagi aturan menjadi empat kategori, yaitu: aturan arbiter, aturan itikad baik, aturan konflik tujuan, dan aturan proses. Lalu, ada pula aturan bisnis untuk mengatur dunia usaha.
Aturan arbiter mengharuskan pengguna untuk memilih salah satu dari beberapa opsi, yang semuanya valid. Contoh aturan negosiator adalah soal mengemudi, warga harus memilih mengemudi di kanan atau kiri. Semua orang harus menempuh pilihan ini di bidang pemerintahan agar kenyamanan bersama dapat terwujud.
Aturan itikad baik berlaku sebagai landasan perilaku di tempat tertentu, misalnya aturan kesehatan di tempat makan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko keracunan dan lain sebagainya.
Terakhir, aturan proses adalah aturan paling berbahaya dari kategori sebelumnya. Kategori ini biasanya ditemukan di sektor swasta dan jarang ditemukan di lingkungan pemerintahan. Contoh aturan proses adalah:
Regulasi Praktik Bisnis Social Commerce Di Indonesia
Tentunya ada sektor lain yaitu regulasi dunia usaha yang berperan penting dalam menertibkan dunia usaha. Peraturan bisnis mencegah konflik persaingan bisnis dan memberikan batasan pada perusahaan dan individu mengenai apa yang harus mereka lakukan.
Terdapat tiga jenis peraturan usaha, antara lain: peraturan perlindungan konsumen, peraturan perlindungan merek, dan peraturan larangan monopoli usaha. Aturan perlindungan konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan remedial.
Perlindungan imunitas merupakan perlindungan bagi konsumen pada saat hendak membeli suatu barang atau menggunakan jasa. Pembelian remedial adalah perlindungan yang diterima konsumen sebagai akibat dari penggunaan produk atau jasa tertentu.
Lanjut ke aturan perlindungan merek, perlindungan merek mencakup merek jasa dan merek dagang yang membedakan atau membedakan suatu entitas komersial dengan entitas komersial lainnya. Jenis peraturan usaha berikutnya adalah peraturan yang melarang praktek usaha monopoli, sehingga mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Praktek bisnis monopoli akan merugikan ekosistem perekonomian, menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Jual Koran Bisnis Indonesia Edisi 02 Mei 2023
Fungsi utama peraturan adalah mengendalikan segala tindakan individu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau pihak yang berwenang, dalam upaya menjaga ketertiban dan konstruktif. Fungsi lainnya adalah menciptakan perasaan damai dan aman, melindungi hak dan tanggung jawab, mengontrol dan menjaga hal-hal tersebut dalam lingkup aturan, dan memandu perilaku. .
Dapat disimpulkan bahwa manajemen berupaya membangun sistem manajemen dalam perannya sebagai administrator sosial. Mencegah individu terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban. Aturan memastikan bahwa tujuan bersama tercapai.
Terdapat beberapa strategi pengelolaan, yaitu: pengelolaan pihak pertama, pengelolaan pihak kedua, dan pengelolaan pihak ketiga. Dalam strategi pengendalian pihak pertama, pengendalian dilakukan oleh individu atau lebih mandiri. Aturan bisnis adalah contoh aturan bagian kedua. Pada saat yang sama, untuk gambaran umum tentang aturan pihak ketiga, kita dapat melihat prosesnya
Itu tadi revisi menyeluruh mengenai pengertian aturan dan fungsinya. Pada hakikatnya regulasi merupakan pelaksanaan serangkaian aturan yang disiapkan oleh pemerintah atau lembaga swasta yang mempunyai kewenangan. Aturan diterapkan untuk mengendalikan suatu sistem.
The Importance Of Institutional Quality: Reviewing The Relevance Of Indonesia’s Omnibus Law On National Competitiveness
Idealnya, semua anggota sistem menghormati aturan dan bebas dari pelanggaran. Pengelolaan dapat meningkatkan kesejahteraan
Bisnis mlm di indonesia, peluang bisnis di indonesia, regulasi keuangan sektor publik di indonesia, bisnis restoran di indonesia, badan regulasi telekomunikasi indonesia, regulasi kosmetik di indonesia, bisnis kecantikan di indonesia, regulasi energi terbarukan di indonesia, pengertian regulasi bisnis, macam macam regulasi bisnis, regulasi bisnis, materi regulasi bisnis
